BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Istana Kota Piring"
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah (Gedung C1 Lantai 2 dan Lantai 3) Pulau Dompak
Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29124

E-mail : bkpp.kepriprov@gmail.com

Top Panel
  • Ditayangkan: Selasa, 08 Mei 2018 14:32
  • Ditulis oleh NS/ red
  • Dilihat: 82

DISEBUT "PANEN" MASALAH, BKN SERUKAN FASILITASI PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN

Permasalahan kepegawaian semakin lama semakin kompleks. Maka, untuk menyelesaikan satu demi satu kasus kepegawaian yang muncul, dibutuhkan kemampuan dan wawasan yang cukup. Bukan sekadar taat pada aturan, tetapi harus juga mempertimbangkan kebijakan demi kebijakan yang ikut serta muncul dalam pengambilan keputusan. Begitu gambaran terkini yang disampaikan Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, Usman Gumardi, saat membuka acara Fasilitasi Bimbingan dan Permasalahan Kepegawaian, di ruang rapat BKPSDM Kota Batam, Kamis (3/5). Acara yang digagas BKN dan difasilitasi BKPSDM Provinsi Kepri ini ramai diikuti perwakilan dari Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepri.

“Norma standar kepegawaian sudah sangat jelas, tidak ada lagi tafsir hukum. Masalahnya ketika ada yang tidak mau melaksanakan, disanalah timbul persoalan, “ ungkapnya lagi. Untuk itu, dibutuhkan strategi agar angka permasalahan tidak semakin meningkat. “Selesaikan dari bawah, kalau tidak menemukan juga solusi, konsultasikan kepada kami. Itulah salah satu fungsi Bantuan Hukum Kepegawaian.”

Acara yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB tersebut, diisi dengan diskusi panel seputar permasalahan kepegawaian. Rustan HM, S.E., M.PA, Kasubid Penilaian Kinerja dan Pembinaan Disiplin Aparatur menyampaikan berbagai permasalahan di lingkungan Pemprov Kepri sekaligus solusi yang pernah dilakukan. Menurutnya, Pemprov saat ini bisa dikatakan sedang ‘panen’. Istilah tersebut merujuk pada sejumlah data kasus kepegawaian, mulai dari pegawai yang tidak masuk kerja, kasus narkoba, hingga kasus perceraian. Sementara itu, panelis dari BKN Kanreg XII, menyampaikan studi kasus tentang berbagai permasalahan  dan solusinya atas permasalahan yang sering muncul di Kanreg XII. Issue tentang perceraian menjadi bahan diskusi yang cukup menarik, selain karena kompleksitas kasus yang ada, juga karena adanya tren peningkatan dalam mengakhiri hubungan rumah tangga di kalangan pegawai negeri sipil. Untuk itulah fasilitasi permasalahan kepegawaian dari Bantuan Hukum Kepegawaian muncul. Fasilitasi ini dianggap oase dimana pemda yang tak bisa ‘bergerak’ dengan sejumlah solusi yang diambil, dapat berkonsultasi dan mendapat bantuan hukum. Bukan hanya sebagai pusat konsultasi, tapi juga sebagai sarana untuk memastikan tindakan yang diambil sesuai dengan hukum dan tidak melanggar norma-norma kepegawaian yang berlaku. (NS/red)