BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Istana Kota Piring"
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah (Gedung C1 Lantai 2 dan Lantai 3) Pulau Dompak
Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29124

E-mail : bkpp.kepriprov@gmail.com

Top Panel
  • Ditayangkan: Senin, 28 Mei 2018 10:05
  • Ditulis oleh NS/ red
  • Dilihat: 203

PERCERAIAN PNS : METAFOR ICEBERG PHENOMENON

Kasus perceraian di Provinsi Kepulauan Riau terbilang cukup tinggi tiap tahunnya. Hal ini diperoleh dari sejumlah penelusuran data, baik yang dirilis secara resmi dari Pengadilan Agama maupun lewat lansiran media. Tahun 2013 saja misalnya, Pengadilan Agama Tanjungpinang merilis jumlah perkara cerai gugat ada sebanyak 531 perkara sementara cerai talak ada sejumlah 234 perkara. Setahun berikutnya, jumlah tersebut sama-sama mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni 609 perkara cerai gugat dan 248 perkara cerai talak.

Sementara itu, berdasar lansiran Antara News, sepanjang Januari sampai April 2018, angka perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Kota Batam mencapai angka 808 kasus, meningkat dari yang sebelumnya hanya sekitar 600-an kasus. Sementara Kantor Agama Tanjung Balai Karimun, seperti dikutip dari Tanjungpinang Pos, hingga Desember 2017, tercatat 422  kasus perceraian masuk ke pangadilan agama. Itu berarti sekitar 30-an kasus perceraian didaftarkan setiap bulannya. Di Kabupaten Natuna, jumlah kasus yang masuk sepanjang 2017 ke Kantor Pengadilan Agama Natuna mencapai angka 272 kasus, dimana 224 kasus diantaranya adalah kasus perceraian, sedangkan  pada tahun sebelumnya hanya tercatat 240 kasus saja untuk semua kasus yang masuk. Jumlah perceraian di tiap daerah tersebut cenderung meningkat setiap tahunnya bahkan disebut-sebut bahwa kalangan yang banyak bercerai adalah dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal yang sama berlaku pula pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau. Tren perceraian PNS menunjukan angka yang terbilang cukup tinggi dengan kenaikan yang cukup signifikan. Sepanjang tahun 2017, 18 kasus perceraian berhasil diloloskan dari yang sebelumnya hanya berjumlah 12 kasus sepanjang tahun 2016. Angka tersebut kini makin menggelinding menjelang medio 2018, dengan jumlah kasus perceraian yang bahkan sudah mencapai angka 17 kasus, dengan berbagai penyebab yang melatarbelakanginya (BKPSDM, 2018). Secara persentase, jumlah tersebut memang sedikit. Hanya sekitar 0.003% dari total seluruh PNS Provinsi Kepri saat ini yang mengalami peningkatan kuantitas. Hal ini mengingat masuknya PNS guru menjadi kewenangan provinsi sebagai imbas dari UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, persentase tersebut akan menjelma menjadi bola panas, saat tindakan pencegahan dan identifikasi masalah perceraian tidak terlalu terperhatikan. Pertanyaannya, apakah kasus perceraian ini menjadi fenomena gunung es, dimana yang tampak hanya jumlah kasus, sementara berbagai kemungkinan penyebabnya sangatlah besar dan banyak? Dan bagaimana langkah pemerintah dalam mencegah angka perceraian pada PNS yang terus bertambah?

Proses Kawin Cerai PNS dalam Aturan Hukum

Secara bahasa, kata perceraian berasal dari kata cerai yang artinya pisah. Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita atau yang disebut istri, yang dilakukan di depan pengadilan, yaitu pengadilan negeri untuk non Muslim dan pengadilan agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas salah satu tuntutan dalam perkawinan itu. Perceraian menurut hukum di Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Instruksi Presiden Nomor 1 tentang Kompilasi Hukum Islam. Berdasar ketentuan tersebut, secara umum disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh tiga hal,  yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

Pada umumnya, perceraian terbagi menjadi dua jenis, cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang berangkat dari inisiatif suami melalui jalur hukum dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan agar pengadilan mengadakan persidangan guna mengizinkan suami mengucapkan ikrar talak. Perkara ini menempatkan suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon. Sementara, cerai gugat merupakan jenis perceraian yang menempatkan istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Seorang PNS yang akan mengajukan ajuan cerai, tidak bisa serta-merta langsung menuju ke Pengadilan Agama dan melakukan proses perceraian begitu saja. Ada mekanisme yang diatur sebelum berkas perceraian berpindah tempat. Salah satunya adalah dengan mengikuti prosedur kepegawaian agar tidak terkena hukuman disiplin berat seperti yang tertera dalam PP Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BKPSDM Provinsi Kepri bahkan sudah mengatur SOP terkait alur ajuan cerai ini. PNS yang akan mengajukan cerai mengajukan surat ajuannya untuk kemudian dilakukan mediasi di instansi terkait. Jika mediasi di tingkat instansi tidak tercapai, maka berkas bergulir menuju BKPSDM, untuk kemudian dimediasi ulang bersama konselor yang telah ditunjuk secara resmi. Dua orang konselor sudah BKPSDM persiapkan untuk memediasi kasus perceraian dengan pembagian jadwal yang disepakati bersama. Jika setelah konseling dan psikotest, kedua pasangan tidak bisa disatukan lagi, maka BKPSDM akan menerbitkan surat izin perceraian dan surat keterangan untuk melakukan perceraian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Surat izin dan surat keterangan itulah yang akan dibawa ke Pengadilan Agama untuk melanjutkan proses perceraian sesuai hukum yang berlaku.

Analisis Kausalitas

Jika melihat kasus perceraian PNS secara umum, beberapa penyebab terjadinya perceraian sebenarnya dapat diidentifikasi sejak awal. Faktor ekonomi, perselingkuhan, KDRT, narkoba, perasaan lebih mandiri, suami tidak bekerja, kurangnya komitmen, dan campur tangan keluarga menjadi faktor penyebab perceraian yang paling sering terjadi. Upaya mediasi yang dilakukan di tingkat instansi (atasan langsung) pun, yang diharapkan mampu menjadi katalisator dan perekat kembali hubungan rumah tangga, berdasar hasil evaluasi tim konselor dan BKPSDM, berubah kesannya menjadi bentuk dukungan untuk segera melakukan perceraian. BKPSDM pun mengambil kebijakan perubahan SOP alur ajuan perceraian, sehingga konselor menjadi yang pertama kali melakukan mediasi dan konseling, sebelum diproses lagi di atasan langsung masing-masing. Cara ini diharapkan dapat mengerem ajuan perceraian, dimana diberikan ‘obat’ terlebih dahulu sebelum masuk pada tahap berikutnya. Selain perubahan SOP, perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan, baik itu secara preventif maupun kuratif agar kasus perceraian tidak makin bertambah. Bahkan bukan hanya sekadar upaya ‘mengobati’ dalam bentuk mediasi (konseling, psikotest, dll), tetapi juga mencari dan menemukan akar dari permasalahan agar ditemukan cara-cara pencegahan yang mampu mendeteksi secara dini berbagai kasus perceraian.

Hal ini perlu dilakukan karena perceraian PNS seringkali diibaratkan seperti iceberg phenomenon, dimana yang terlihat hanya puncaknya (jumlahnya), sementara akarnya (masalahnya) jauh lebih besar dan jauh lebih rumit untuk dipecahkan. Angka memang hanyalah berupa data yang bisa saja turun naik secara tiba-tiba. Yang lebih urgent dari sekadar menurunkan angka adalah membuat upaya agar kerumitan kasus yang menjadi akar permasalahan perceraian PNS dapat segera dicari strategi penanganannya.

Saran Kebijakan

Merujuk pada berbagai kasus dan penanganannya, maka dapat disampaikan beberapa alternatif saran kebijakan untuk (minimal) mengurangi laju perceraian PNS di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

  1. Pendidikan dan Pembekalan kepada pasangan yang hendak menikah

                 Di tengah tingginya potensi instabilitas rumah tangga dan banyaknya perceraian, maka pendidikan dan pembekalan kepada pasangan yang hendak menikah adalah salah satu cara yang paling mungkin dilakukan. Upaya tersebut akan berfungsi ganda sebagai edukasi nilai-nilai perkawinan di semua level masyarakat maupun sebagai langkah untuk memperbaiki mutu perkawinan dan mengurangi perceraian. Pemerintah bersama BP4 (Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) perlu mengambil langkah strategis untuk memperkuat lembaga perkawinan dan mengurangi perceraian. Langkah yang dapat dilakukan ialah kewajiban mengikuti kursus pranikah dan bimbingan rumah tangga bagi calon pengantin di seluruh tanah air.

  1. Pelatihan Konseling  di tiap perangkat daerah

Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan aware dari atasan langsung untuk dapat tanggap jika sudah ada gejala-gejala yang mengarah pada retaknya hubungan rumah tangga. Selain sebagai bentuk kepedulian, hal ini juga memberikan dampak pada penguatan peran atasan langsung sebagai sosok pimpinan yang harus mengetahui permasalahan yang dihadapi bawahan. Atasan langsung (atau dapat diwakili oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian) dilatih untuk mengenali, membaca, dan melakukan mediasi terhadap pegawai yang diindikasi akan melakukan proses perceraian. Prinsip jemput bola menjadi upaya pertama dalam pencegahan terhadap hadirnya gugatan cerai. BKPSDM diharapkan membuat kegiatan yang bertujuan untuk melatih pejabat yang membidangi kepegawaian agar mampu mengatasi permasalahan di tingkat internal.

  1. Layanan Konseling on the spot

PNS yang memiliki masalah dapat melakukan konseling dengan psikolog yang dtunjuk BKPSDM melalui pendaftaran secara online (melalui aplikasi WA/email). Proses konseling dapat dilakukan di Ruang Layanan Konseling yang tidak dapat sembarangan orang bisa akses, sehingga privasi tetap terjaga. BKPSDM dapat memperbaiki sarana ruang Layanan Konseling yang ada, agar dapat digunakan dengan nyaman dan aman.

  1. Ceramah Keagamaan tentang Keluarga

Pengajian Jumat pagi bagi ASN di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau yang dikoordinasikan Biro Admisnitrasi Kesejahteraan Rakyat dapat diisi dengan kajian mengenai keluarga, untuk lebih menekankan tentang pentingnya komitmen dalam berumah tangga. Ceramah agama ini dilakukan sebulan sekali atau pada momentum khusus yang ada kaitannya dengan keluarga, semisal hari ibu dan peringatan hari Kartini.

  1. Konsultasi Ustadz

Faktor agama menjadi salah satu point penting dalam pengambilan keputusan. Konsultasi dengan orang yang paham terhadap agama (ustadz/kiai) diharapkan akan memberikan pencerahan sehingga timbul kesadaran untuk memperbaiki diri dan tidak melulu memikirkan perceraian. Konsultasi Ustadz dapat dijadwalkan BKPSDM melalui sub bidang yang menangani masalah perceraian.