BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Istana Kota Piring"
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah (Gedung C1 Lantai 2 dan Lantai 3) Pulau Dompak
Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29124

E-mail : bkpp.kepriprov@gmail.com

Top Panel
  • Ditayangkan: Rabu, 02 Agustus 2017 10:56
  • Ditulis oleh Administrator (NR)
  • Dilihat: 867
  • 02 Agu

KETENTUAN PERPANJANGAN KONTRAK PTT

  1. PTT diangkat oleh Gubernur dengan memperhatikan kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memerlukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

 

 

  1. PTT diangkat oleh Gubernur dengan memperhatikan kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memerlukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
  1. Syarat-syarat pengangkatan adalah sebagai berikut:
  2. Warga Negara Indonesia;
  3. Berusia serendah-rendahnya 17 (tujuh belas) tahun;
  4. Berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun, khusus bagi PTT dapat diperpanjang setinggi-tingginya sampai usia 60 (enam puluh) tahun apabila memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan;
  5. Sehat jasmani dan rohani yang dipersyaratkan oleh dokter;
  6. Belum pernah diberhentikan dari PTT sebelum masa kontrak berakhir;
  7. Belum pernah dihukum dan/atau sedang dalam proses hukum; dan
  8. Bersedia menandatangani surat pernyataan yang berisi :
    • Tidak menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
    • Tidak menuntut uang pesangon;
    • Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik; dan
    • Bersedia ditempatkan di SKPD manapun di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

 

 

 

 

 1.

PTT diangkat oleh Gubernur dengan memperhatikan kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memerlukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun1999 tentang Perubahan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

2.

Syarat-syarat pengangkatan adalah sebagai berikut:

  a.

Wrga Negara Indonesia; 

     
  b.

Berusia serendah-rendahnya 17 (tujuh belas) tahun;

  c.

Berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun, khusus bagi PTT dapat diperpanjang setinggi-tingginya sampai usia 60 (enam puluh) tahun apabila memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan;

  c.

Sehat jasmani dan rohani yang dipersyaratkan oleh dokter;

  e.

Belum pernah diberhentikan dari PTT sebelum masa kontrak berakhir;

  f.

Belum pernah dihukum dan/atau sedang dalam proses hukum; dan

  g. Bersedia menandatangani surat pernyataan yang berisi :
    - Tidak menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
    - Tidak menuntut uang pesangon;
    - Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik; dan
    - Bersedia ditempatkan di SKPD manapun di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Khusus pengangkatan Satuan Polisi Pamong Praja syarat-syarat mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

4.

Pengangkatan kembali PTT ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah selesai melaksanakan masa kontrak dan telah memenuhi syarat -syarat yang ditentukan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) dan memperhatikan usulan Kepala SKPD berdasarkan Daftar Penilaian Pekerjaan PTT.

5.

PTT yang usianya lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun yang akan diangkat kembali selain harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memenuhi ketentuan tambahan yaitu :

  a.

Tenaganya masih sangat dibutuhkan SKPD yang dibuktikan dengan surat keterangan dari SKPD; dan

  b.

Pengangkatan kembali sebagai PTT ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

6. Kepala SKPD dilarang untuk mengangkat PTT di lingkungan SKPD yang menjadi tanggungjawabnya

7.

Atas dasar pertimbangan teknis, Kepala SKPD dapat mengangkat tenaga spesialis/spesifik sebagai Pegawai Honorer Lepas sesuai kebutuhan SKPD sepanjang anggarannya tersedia di SKPD dan terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur.