BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Istana Kota Piring"
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah (Gedung C1 Lantai 2 dan Lantai 3) Pulau Dompak
Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29124

E-mail : bkpp.kepriprov@gmail.com

Top Panel
  • Ditayangkan: Selasa, 18 September 2018 18:57
  • Ditulis oleh NS
  • Dilihat: 1514

RAKOR MENJELANG PENGUMUMAN CPNS

Menjelang pengumuman seleksi penerimaan CPNS, sejumlah persiapan terus digesa BKPSDM. Salah satunya melakukan rapat koordinasi dengan Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau, Senin (17/9). Rapat koordinasi dilakukan di ruang rapat BKPSDM, Gedung C1 lantai 3. Sejumlah perwakilan dari Kabupaten/Kota turut datang menghadiri rapat yang membahas teknis pengumuman dan pelaksanaan seleksi di tiap pemda.

“Pada dasarnya, kita sudah punya pegangan aturan untuk pelaksanaan seleksi. Akan tetapi, perlu duduk bersama terlebih dahulu agar ada kesepahaman,” ujar Nora Fitri, Kabid Pengadaan, Inka dan Penilaian Kinerja. Lebih lanjut, Nora menyampaikan bahwa teknis seleksi nantinya diserahkan kepada tiap-tiap Kabupaten/Kota untuk mengaturnya. Rapat koordinasi dilakukan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari yang disebabkan perbedaan dalam melakukan seleksi.

“Ketentuan umumnya tetap merujuk pada PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Permenpan nomor 36 tahun 2018. Jika ada ketentuan lain yang dipersyaratkan, dikembalikan pada daerah sesuai dengan kebijakan PPK nya,” ungkapnya. Pengumuman seleksi penerimaan CPNS sendiri dijadwalkan serentak pada tanggal 19 September 2018. Provinsi Kepri direncanakan akan membuka 192 formasi yang dapat diisi para pelamar sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Selain formasi guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis, Provinsi Kepri pun telah menetapkan formasi untuk penyandang disabilitas yang diwajibkan minimal 1% dari total formasi.

                Pemkab dan pemkot di wilayah Provinsi Kepulauan Riau pun dipastikan turut serta menghelat seleksi penerimaan CPNS tahun 2018. Sejumlah formasi sudah diterima masing-masing pemda untuk segera diunggah ke dalam sistem SSCN. Adapun perbedaan dalam teknis pemberkasan baik itu dengan sistem online atau sistem langsung antar berkas, diserahkan kepada kebijakan dari tiap-tiap pimpinan daerah. (NS)