BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Istana Kota Piring"
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah (Gedung C1 Lantai 2 dan Lantai 3) Pulau Dompak
Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29124

E-mail : bkpp.kepriprov@gmail.com

Top Panel
  • Ditayangkan: Kamis, 19 Mei 2016 10:26
  • Ditulis oleh (Pengembangan)
  • Dilihat: 2628
  • 19 Mei

KETENTUAN DAN PERSYARATAN IZIN BELAJAR

Sehubungan dengan meningkatnya minat PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya melalui izin belajar sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1.b Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri sipil dan Pegawai Tidak Tetap atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.      PROSEDUR SELEKSI IZIN BELAJAR

a.      Pegawai Negeri Sipil wajib mengajukan permohonan seleksi izin belajar kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau melalui Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau;

b.      Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan melakukan seleksi program studi terhadap permohonan seleksi izin belajar dan memberi rekomendasi persetujuan atau penolakan penerbitan seleksi izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mengajukan permohonan seleksi izin belajar;

c.      Setelah dinyatakan lulus dan diterima sebagai mahasiswa/mahasiswi di Perguruan Tinggi/Universitas, Pegawai Negeri Sipil wajib mengajukan permohonan penerbitan SK Izin Belajar paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai perkuliahan.

  

2.      KETENTUAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR

a.      Telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;

b.      Mendapat izin secara tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi Kepulauan Riau;

c.      Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau Penilaian Prestasi Kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;

d.      Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;

e.      Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

f.       Program studi yang menjadi tempat belajar terakreditasi minimal B oleh pada Badan Akreditasi Nasional (BAN);

g.      Bidang Pendidikan yang diikuti sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi;

h.      Tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;

i.       Tidak menggunakan fasilitas kantor;

j.       Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

k.      Tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan; dan

l.    Program studi yang ditempuh bukan merupakan program pendidikan jarak jauh, kecuali yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

3.      SYARAT PENGAJUAN IZIN BELAJAR

a.      Surat Permohonan dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kepada pimpinan unit kerja; ( Contoh download disini)

b.      Surat izin dari pimpinan unit kerja; (Contoh download disini)

c.      Surat izin seleksi izin belajar dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau;

d.      Surat Keterangan lulus seleksi dari Perguruan Tinggi;

e.      Fotocopy Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun terakhir;

f.       Fotocopy SK PNS dan Pangkat Terakhir;

g.      Fotocopy ijazah terakhir;

h.      Analisa Kebutuhan pendidikan berdasarkan jabatan dari pimpinan unit kerja;

i.       Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, berat oleh pimpinan unit kerja; (Contoh download disini)

j.      Surat pernyataan untuk tidak melanggar ketentuan jam kerja; dan (Contoh download disini)

k.    Surat pernyataan untuk tidak menggunakan fasilitas negara.