Profil

Profil

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Kepulauan Riau awal terbentuknya berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan nama organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKD dan Diklat).


Pada tahun 2007 BKD dan Diklat menjadi 2 (dua) SKPD terpisah, yaitu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badan Diklat) yang didasari oleh Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.


Seiring dengan perkembangan   kelembagaan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada Tahun 2008 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau, di mana Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Diklat digabung menjadi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).


Sementara itu pada Tahun 2011, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau, yang mana Struktur Organisasi BKPP berada di dalamnya. Pada Peraturan Daerah tersebut BKPP tidak mengalami perubahan nomenklatur, hanya terjadi perubahan struktur organisasi, dimana Bidang Pengadaan Pegawai yang semula memiliki  3 (tiga) sub bidang menjadi 2 (dua) sub bidang, dan Bidang Mutasi Pegawai yang semula memiliki 3 (tiga) sub bidang menjadi 2 (dua) sub bidang.


Kemudian pada Tahun 2016, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Di dalam aturan tersebut Badan Kepegawaian yang dulunya bernama Badan Kepegawaian dan Pelatihan (BKPP) mengalami perubahan nomenklatur menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).


Perubahan nomenklatur berdasarkan peraturan tersebut masih digunakan hingga saat ini dengan susunan organisasi menjadi 4 (empat) bidang antara lain; Sekretariat; Bidang Pengadaan, Informasi Kepegawaian Dan Penilaian Kinerja; Bidang Mutasi, Kepangkatan, Promosi Dan Penghargaan; Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

 

Selayang Pandang

Selayang Pandang

Menjadi pemimpin, bukan sekadar bagaimana menjalankan karakter kepemimpinannya, tapi juga mesti menjadi role model atau panutan bagi yang dipimpinnya. Ia tak hanya mengarahkan, tapi juga harus mencontohkan”. 

Demikian pernyataan Drs. Firdaus, M.Si. saat disambangi di ruangan kerjanya di Gedung C Lantai 3 Kompleks Perkantoran Pemprov Kepri, Dompak. Sejak November 2016, lelaki yang lahir di Sungai Apit, 10 Desember 1962 ini didapuk menjadi Kepala BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau, setelah sebelumnya pernah menjabat menjadi Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau.

Menurutnya, menjadi pemimpin itu tidaklah mudah, tetapi juga tidak sulit, karena semua akan berproses dalam fase kepemimpinannya. Menjadi pemimpin demokratis yang terbuka dan mendengarkan aspirasi baik dari yang dipimpin ataupun dari pimpinan menjadi patokannya selama ini. Tidak selalu berjalan mulus memang, karena pasti ada kurangnya sana-sini. Tetapi ia meyakini bahwa setiap anak tangga kepemimpinan selalu menawarkan usaha baru untuk ditekuni hingga akhirnya dapat bersinergi menjadi pemahaman baru yang dapat diaplikasikan


“Saya bukan tipe orang yang suka memerintah jika saya sendiri tak melakukan. Maka dari itu saya coba mengarahkan sekaligus mencontohkan. Misalnya, bagaimana pegawai bisa disiplin kalau saya tidak disiplin. Ya, saya harus disiplin dulu. Atau misalnya saya sholat di masjid, tidak mungkin kan saya teriak-teriak meminta pegawai sholat di masjid sementara saya tidak melakukannya?” ujarnya.

Begitulah prinsipnya. Baginya, prinsip digugu dan ditiru itu hanya bisa dilakukan saat pribadinya bisa melakukan apa yang disampaikan. Ia bukan tipe pemimpin yang menyuruh-nyuruh sementara ia tak bisa mengerjakan. Ia cenderung mengarahkan sesuai pedoman, pendorong dan pelontar gagasan bagi kemajuan instansi yang dipimpinnya.

Dalam benaknya, menjadi pemimpin berarti siap dengan segala tanggung jawab dan konsekuensinya. Termasuk ketika harus menjabat, meskipun baginya jabatan memang bukan sesuatu yang harus didengung-dengungkan, apalagi dibanggakan. Ia teringat bahwa ia memulai prosesnya benar-benar dari bawah. Pahit getir perjuangan pun dilakoninya hingga waktu mengantarnya pada posisi saat ini.

“Jabatan kan bukan hak yang harus kita dapatkan. Misalnya, sudah sekian tahun bekerja, maka layak mendapatkan jabatan. Tidak begitu. Jabatan itu amanah. Bekerjalah dengan penuh loyalitas dan sungguh-sungguh. Masalah hasil, biarkan nanti pimpinan yang menilai. Jangan menilai dari kaca mata sendiri kepantasannya,” ucapnya. “Lagipula kita punya pedoman. Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara itu jadi pegangan buat kita bersikap. Yang penting itu kinerjanya,” tegas alumni S2 Universitas Padjajaran ini dengan yakin.

Selama menjabat kepala BKPSDM, ia mengaku cukup terkesan. Bagaimana tidak, jabatan yang kini ia duduki sebenarnya masih bersangkut paut dengan jabatan ia sebelumnya. Jika di Biro Organisasi Sekretariat Daerah pekerjaannya lebih mengedepankan aspek kelembagaan dan analisis penempatan jabatan, maka BKPSDM menjadi pengeksekusi analisis tersebut dalam ruang lingkup manajemen kepegawaian. Ia merasa sinergitas yang dibangun antara pimpinan dan bawahan di BKPSDM berjalan dengan baik. Dukungan tim kerja yang mumpuni baik secara kompetensi dan pengalaman menjadi modal utama dalam rangka peningkatan kualitas BKPSDM. “Saya sangat terbantu, meski tentu saja masih banyak yang harus dibenahi. Saya ingin BKPSDM menjadi percontohan bagi instansi lainnya. Ya disiplinnya, ya pelayanannya, ya kinerjanya,” tandasnya.

Visi Misi

Visi Misi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas :

VISI GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

“Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”

 

MISI GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

"Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Aparatur Birokrasi yang Profesional, Disiplin Dengan Etos Kerja Tinggi Serta Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang  Berkualitas."

S O T K

Tupoksi BKPSDM

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur yang menjadi kewenangan Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

1.    Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

2.    Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengadaan, informasi kepegawaian dan penilaian kinerja, mutasi, kepangkatan, promosi dan penghargaan, serta pengembangan sumber daya manusia;

3.    Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengadaan, informasi kepegawaian dan penilaian kinerja; mutasi, kepangkatan, promosi dan penghargaan serta pengembangan sumber daya manusia;

4.    Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pengadaan, informasi kepegawaian dan penilaian kinerja; mutasi, kepangkatan, promosi dan penghargaan serta pengembangan sumber daya manusia;

5.    Pelaksanaan administrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan

6.    Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur yang diberikan oleh Gubernur.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas :

1.    Sekretariat;

2.    Bidang Pengadaan, Informasi Kepegawaian dan Penilaian Kinerja;

3.    Bidang Mutasi, Kepangkatan, Promosi dan Penghargaan;

4.    Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;