Layanan Kepegawaian

Sekretariat BKPSDM

1.     Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dalam perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, kepegawaian, tatalaksana, umum dan perlengkapan.

2.     Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1.     penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program, dan anggaran kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur provinsi;

2.     pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;

3.     pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;

4.     pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja pegawai lingkup Badan;

5.     pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang, dan;

6.     pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.


Bidang Pengadaan, Informasi Kepegawaian Dan Penilaian Kinerja

1.     Bidang Pengadaan, Informasi Kepegawaian dan Penilaian Kinerja mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengadaan, pemberhentian, informasi kepegawaian danpenilaian kinerja pegawai.

2.     Untuk melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengadaan, Informasi Kepegawaian dan Penilaian Kinerja mempunyai fungsi :

1.   merumuskan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian dan penilaian kinerja pegawai;

2.   memverifikasi rencana kebutuhan sesuai dengan formasi, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan;

3.   mengkoodinasikan pengadaan CPNS dan PPPK;

4.   mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi pemberhentian;

5.   mengkoordinasikan daftar Batas Usia Pensiun (BUP);

6.   memverifikasi dokumen administrasi pemberhentian;

7.   mengkoordinasikan database informasi kepegawaian;

8.   memfasilitasi penilaian kinerja dan penegakan disiplin pegawai;

9.   mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang Pengadaan, Informasi Kepegawaian dan Penilaian Kinerja; dan

10.   melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala badan;


Bidang Mutasi, Kepangkatan, Promosi Dan Penghargaan

1.     Bidang Mutasi, Kepangkatan, Promosi dan Penghargaan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Mutasi, Kepangkatan, Promosi dan Penghargaan.

2.     Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Mutasi, Kepangkatan, Promosi dan Penghargaan mempunyai fungsi :

1.     penyiapan perumusan kebijakan operasional pelaksanaanmutasi, kepangkatan, promosi dan penghargaan;

2.     merencanakan, mengkoordinir dan memverifikasi proses mutasi;

3.     merencanakan, mengkoodinasikan dan verifikasi administrasi usulankepangkatan;

4.     merencanakan dan memverifikasi usulanpromosi dan pengembangan karir pegawai;

5.     merencanakan dan memverifikasi usulanpemberian penghargaan;

6.     mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan di bidang Mutasi, Promosi dan Penghargaan;dan

7.     melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.


Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

1.     Bidang Pengembangan Sumber Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan pengelolaan  kelembagaan, pengembangan kompetensi teknis, pengembangan kompetensi manejerial dan fungsional.

2.     Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

1.     penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia aparatur provinsi;

2.     penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota; 

3.     penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; 

4.     pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangansumber daya manusia aparatur di provinsi dan kabupaten/kota; dan 

5.     melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.